TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA

Posted on Updated on

TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA

Oleh Mohammad Nor Ichwan

Riwayat Hidup Hamka
Hamka yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah dilahirkan di kampung Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, di tepi danau Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 13 Muharram 1326 H atau bertepatan dengan 16 Pebruari 1908 M. Ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah (1879-1945) merupakan seorang ulama besar dan pelopor gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau.
Sewaktu Hamka kecil berumur empat tahun, ayah dan ibunya pindah ke Padang. Dengan demikian, Hamka kecil ditinggal di Sungai Batang dengan Andung dan Engkunya (nenek dan kakek dart pihak ibu). Seperti diceritakan sendiri oleh Hamka, kedua orang tua ini sangat menyayanginya. Dari Engkunya ini, Malik (panggilan akrab Hamka kecil) mengenal dan akrab dengan alam dan budaya Minangkabau. Dalam kesempatan mengikuti Engkunya ke muara untuk menangkap ikan, Malik banyak dapat cerita-cerita rakyat seperti Cindua Mato, Murai Randin, Tupai Jenjang, Malin Deman dan lain-lain. Dari Engkunya juga Malik belajar main pencak, randai dan menari. Kadang-kadang Malik juga diajari bernyanyi dengan lirik pantun-pantun Minang seperti lagu Sirantih Teluknya Dalam, lagu Sianok atau lagu Palembayan.
Pendidikan formal pertama yang diikuti Malik adalah Sekolah Desa di Guguk Melintang, Padang Panjang (1917). Sore harinya Malik belajar agama di Sekolah Diniyah yang kala itu populer disebut Sekolah Arab. Sekolah Diniyah didirikan oleh Zainuddin Labai EI-Yunusy (1890-1924). Menurut Hamka, dari semua guru-gurunya, baik yang di Sekolah Desa maupun di Sekolah Arab, hanya ada seorang yang dapat menyelami jiwa anak-anak, yaitu Zainuddin Labai itu sendiri. Sedangkan guru-guru yang lain ditakuti, tetapi tidak dicintai. Guru mengaji Saleh di Sekolah Arab suka memukul dengan rotan, sedangkan Guru Sam di Sekolah Desa suka memilin pusat anak.
Abdul Malik tidak menamatkan Sekolah Desa, karena sebelum naik kelas III, dua bulan sebelum puasa Ramadhan, dia dibawa kedua orang tuanya ke Maninjau dan waktu kembali ke Padang Panjang sehabis puasa Malik dicabut dari Sekolah Desa dan dimasukkan Madrasah Thawalib yang baru didirikan ayahnya. Sekembali dari Tanah Jawa, Syekh Abdul Karim Amrullah merobah sistem pengajaran di Suraunya menjadi klasikal. Murid-murid yang ada dibagi¬-bagi dalam beberapa kelas. Ada kelas I A, I B, I C dan I D, ada kelas IIl A dan II B, dan kelas III satu kelas. Semunya jadi tujuh kelas. Dalam perkembangannya pembagian kelas-kelas itu berobah menjadi kelas I sampai kelas VII. PaPagi hari Hamka belajar di sekolah Diniyah dan sore hari di Madrasah Thawalib.
Kendatipun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh Madrasah Thawalib, tetapi kurikulum dan materi pelajaran masih cara lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal, masih merupakan ciri utama dari sekolah ini. Hamka mengaku tidak betah belajar, tetapi karena terpaksa dia tetap saja sekolah dan selalu naik kelas karena memang tidak ada ujian. Pelajaran Nahwu, Sharaf, Fiqh dan lain-lain tidak ada yang menarik hati Hamka kecil, ditambah lagi harus menghafal isi kitab-kitab. Hanya satu pelajaran saja yang menarik hatinya, yaitu arudh (timbangan sya’ir Arab: thawil, madid, bashith, wafir dan lain-lain.) Syair¬-syair itu amat menarik hatinya, dan dapat dihafalnya. Kalau pelajaran-pelajaran yang lain, lebih banyak dia mengantuk. Atau hanya matanya yang melihat kitab, adapun hatinya melayang jauh ke Pasar Usang, ke Cinema Theater, Eddi Polo, Maric Walcamp, De Klauw tangan besi, film-film bisu yang populer pada waktu itu. Waktu masuk Madrasah Thawalib umur Abdul Malik baru sepuluh tahun, sementara teman-temannya satu kelas ada yang usianya sudah 20 tahun.
Banyak faktor yang menyebabkan Malik tidak betah belajar, Pertama, karena heterogenitas umur murid-murid. Waktu kelas IV Thawalib, Malik baru berumur 12 tahun, temannya ada yang sudah berumur 20 tahun. Kedua, pelajaran terlalu berat, tidak sesuai dengan umurnya. Waktu itu misalnya sudah diajarkan kitab Nahwu Qatrun Nada yang menurut Hamka hanya layak diajarkan di Sekolah Menengah Tinggi. Sementara itu Malik memiliki jiwa petualangan, dia merasa tertekan dipaksa ayahnya menjadi orang alim. Kebosanan itu pernah diatasi ayahnya dengan memasukkan Malik kursus bahasa Inggris malam hari. Di sinilah baru agak terbuka pikirannya belajar. Sayang kursusnya tidak berlanjut karena gurunya pindah mengajar ke Padang. Untunglah waktu itu Zainuddin Labai el-¬Yunusy bermitra dengan Bagindo Sinaro membuka sebuah Kutub Khanah, tempat mempersewakan buku. Ke perpustakaan yang dinamai Zainaro itulah Malik melawan kebosanannya belajar dengan meminjam buku-buku cerita dan membaca Surat Kabar. Tapi sayang, pertumbuhan imajinasi masa kanak-kanaknya itu sesekali mendapat jagalan juga. “Apakah engkau akan menjadi orang alim, menggantikan aku atau akan menjadi tukang cerita”. Demikian komentar ayahnya ketika Hamka kecil sedang asik membaca buku cerita silat.
Pada masa ini, Hamka mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, yakni perceraian ayah dengan ibu¬nya, karena begitu keharusan menurut adat.29 Sangat mungkin bahwa peristiwa ini kemudian membentuk sikap Hamka yang memandang beberapa praktik adat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan adat, terutama kawin-cerai, yang tak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas, menurut Hamka “seumpama batu dan karena batu itu sudah berlumut sudah waktunya disimpan di museum.”
Ketentuan adat serta kebolehan berpoligami dalam Islam telah terasimilasikan dalam alam pikiran Minangkabau. Asimilasi ini memberikan kemungkinan yang luas bagi para ulama, sebagai orang yang terpandang di tengah masyarakat, untuk mendapatkan pembenaran melakukan kawin-cerai secara berganti-ganti. Dan kenyataan ini pulalah yang dijumpai Hamka terjadi pada ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah. Akibatnya adalah kehidupan Abdul Malik, si Hamka kecil itu, menjadi telantar, dan pada gilirannya membuat “kenakalan” Hamka berubah menjadi semacam “pemberontakan”.
Kenyataan ini membuat Hamka ingin menjauhkan diri dari ayahnya. Keinginannya yang besar untuk pergi ke tanah Jawa, sebagai akibat dari persentuhannya dengan informasi tentang tanah tersebut di perpustakaan Zainaro, memperkuat dorongan untuk pergi jauh mewujudkan “pemberontakan”-nya itu. Ia pun mengambil keputusan nekat, berangkat ke tanah Jawa, seorang diri. Tapi sayang, “pelarian” ini tersekat di Bengku¬ten, karena ia terkena wabah cacar. Dua bulan lamanya Hamka tinggal di pembaringan. Setelah sembuh, ia kembali pulang ke Padangpanjang dengan wajah yang penuh bekas cacar.
Kegagalan ini membuat Hamka tidak berputus asa. Setahun kemudian, tanpa bisa dihalangi oleh ayahnya, Hamka berangkat kembali untuk kedua kalinya menuju tanah Jawa pada tahun 1924.
Kunjungan Hamka ke tanah Jawa yang relatif singkat itu, lebih kurang satu tahun, menurut Hamka sendiri, telah mampu memberikan “semangat baru” baginya dalam mempelajari Islam. Rantau pengembaraan pencarian ilmu di tanah Jawa itu, ia mulai dari kota Yogyakarta, kota di tempat mana Muhammadiyah, organisasi pembaru Islam, lahir. Lewat Ja’far Amrullah, pamannya, Hamka kemudian mendapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muham¬madiyah dan Syarikat Islam.
Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo, dan dari dia Hamka mendapatkan pelajaran tafsir Qur’an. Ia juga bertemu dengan HOS Cokroaminoto, dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme. Di samping itu, ia berkesempatan pula bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Haji Fachruddin dan Syamsul Ridjal, tokoh Jong Islamieten Bond.
Yogyakarta kelihatannya mempunyai arti penting bagi pertumbuhan Hamka sebagai seorang pejuang dan penganjur Islam. Kota tersebut telah memberikan sesuatu yang baru bagi kesadaran keagamaan Hamka. Ia sendiri menyebut bahwa di Yogyakarta ia menemukan “Islam sebagai sesuatu yang hidup, yang menyodorkan suatu pendirian dan perjuangan yang dinamis.
Kesadaran baru dalam melihat Islam yang diperoleh Hamka di Yogyakarta tersebut, memang sangat jauh berbeda dengan kesadarannya tentang Islam, sebagai yang ia dapat dari guru¬gurunya di Minangkabau. Sebagaimana banyak disinggung oleh para ahli, Islam di Minangkabau yang menemukan cita pemba¬ruan Islam dalam bentuk pemurnian, lebih banyak berhadapan dengan praktik adat Minang yang dipandang berbau Jahiliyah itu. Itulah sebabnya, orientasi yang ditampilkan tokoh-tokoh pembaru Islam di kawasan ini lebih bercorak puritan, yakni membersihkan akidah dan ibadah Islam dari daki-daki syirik dan bid’ah. Dengan demikian, dialog-dialog yang ditampilkan, semenjak perang Paderi sampai ke masa tiga serangkai, Haji Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Muhammad Djamil Djambek, berkisar di seputar serangan terhadap tarekat, ushalli, ziarah kubur, tradisi maulid nabi, tahlilan, dan berbagai masalah khilafiyah lainnya. Perdebatan–perdebatan masalah khilafiyah ini kemudian terpaksa sampai kepada masalah-masalah yang sebenarnya tidak punya relevansi dengan situasi masyarkaat yang ada. Hamka melukiskan masalah tersebut dengan mengatakan “wajibkah menyampaikan air ke anggota wudlu bagi orang yang berjanggut tebal”.
Sebaliknya, cita pembaruan Islam di Jawa, dengan identi¬fikasi gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh Syarikat Islam dan Muhammadiyah, kelihatannya lebih berorientasi kepada upaya memerangi keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan, serta bahaya Kristenisasi yang mendapat sokongan dari pemerintah kolonial. Syarikat Islam tampil menggalang ke-kuatan ekonomi masyarakat pribumi dengan jiwa dan semangat Islam, sementara Muhammadiyah menyodorkan berbagai lem¬baga pendidikan formal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Semangat baru keislaman yang termanifestasi dalam bentuk gerakan-gerakan sosial, politik, dan agama di Yogyakarta, telah membuat Hamka terlarut di dalamnya. Sebagaimana dicerita¬kannya sendiri, ia turut dalam arak-arakan memperingati maulid nabi yang diikuti oleh hampir 20.000 peserta, berbaris sembari mengibarkan bendera kertas bertuliskan “Al-Islam” yang ber¬warna hijau.
Kesadaran baru dalam melihat Islam yang diperoleh Hamka di Yogyakarta ini, kemudian mendapatkan pengukuhannya ketika ia berada di Pekalongan selama lebih kurang enam bulan. Dari A.R. Sutan Mansur, menantu ayahnya yang menetap di kota Pekalongan, telah memberinya – seperti yang disebut¬kannya sendiri, juga dalam kata pengantar berbagai bukunya¬ – jiwa perjuangan. Sejak saat itu, Hamka memastikan aktualisasi dirinya sebagai seorang pengajar dan penyiar Islam. Pada usia yang relatif sangat muda, 16 tahun, Hamka telah berpidato di mana-mana dengan jiwa dan semangat kesadaran baru itu.
Dan yang lebih penting ditemuinya di tanah Jawa itu adalah paham Komunis yang sebenarnya. Paham Komunis yang ber¬kembang di Jawa sangat berbeda dengan paham Komunis yang dikembangkan oleh Haji Datuk Batuah, seorang guru di Thawalib Padangpanjang. Hamka pun berkesimpulan bahwa komunis yang berkembang di Minangkabau itu bukanlah Komunis yang sebenarnya.
Dengan modal intelektual serta semangat pergerakan sebagaimana tergambar di atas itulah, Hamka kembali ke Minangkabau. Sejak itu, ia mulai menapaki jalan yang telah dipilihnya sebagai tokoh dan ulama dalam arus perkembangan pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia. Dalam usia 17 tahun, usianya ketika kembali ke Minangkabau dari perjalanan tanah Jawanya itu, Hamka telah tumbuh menjadi pernimpin di tengah-tengah lingkungannya. Ia mulai berpidato, bertabligh di tengah masyarakat Minangkabau yang telah melahirkan dan membesarkannya itu. Ia membuka kursus pidato bagi teman-¬teman sebayanya di Surau Jembatan Besi. Kemampuan alami¬nya dalam menyusun kata-kata, baik dalam berpidato maupun dalam menulis, telah menempatkan Hamka pada posisi isti¬mewa di kalangan teman-temannya. Ia catat dan susun kembali pidato teman-temannya, kemudian diterbitkan dalam sebuah majalah yang dipimpin serta diberinya nama Khatibul Ummah.
Ternyata, jalan yang mulai ditapaki oleh Hamka itu bukan¬lah tanpa kerikil. Di mata masyarakat Minangkabau sendiri, dengan latar belakang pemahaman keagamaan yang fiqh sentris itu, Hamka sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ia hanya, seperti yang mereka katakan, “tukang pidato” saja. Hamka bukan ahli agama. Bahkan ia tidak punya modal yang kuat sebagai seorang ulama, yakni tidak memahami secara mendalam bahasa Arab.
Oleh sebab itulah, kepada Hamka dilontarkan kritikan-¬kritikan tajam, bukan saja dari orang-orang yang tadinya mera¬gukan kemampuannya, tetapi juga dari teman-teman sebayanya yang sudah menamatkan pelajaran di kelas VII Thawalib School.
Agaknya, tidaklah berlebihan bila dikatakan, dengan me¬minjam istilah yang dipakai oleh Abdurrahman Wahid, Hamka hanyalah sebagai seorang “ulama organisasi. Dan sebagai ulama organisasi, seseorang tidak dituntut untuk mampu melakukan diskusi serius atas masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang spesialisasi ilmu keagamaan Islam. Itulah sebab¬nya, dengan mengutip Abdurrahman Wahid selanjutnya, pene¬rimaan masyarakat terhadap keulamaan Hamka, bukanlah pengakuan yang khusus dari pengenalan sepenuhnya akan keahlian tertentu dalam bidang agama,54 seperti yang juga dituduhkan oleh masyarakat Minangkabau terhadapnya di awal pernyataan dirinya itu.
Rupanya, modal dasar yang harus dimiliki oleh Hamka sebagai seorang ulama dalam gambaran masyarakat Islam belumlah memadai. Ia memang pandai, tetapi kepandaiannya, seperti yang disebut ayahnya, “cuma pandai menghafal syair, bercerita tentang sejarah, sebagai burung beo”. Ternyata umpatan seperti ini menimbulkan pukulan tersendiri bagi semangat Hamka. Trauma masa kanak-kanaknya sebagai anak terbuang dan ditinggalkan, timbul kembali. Apalagi ketika Hamka tahu, gadis tunangannya di waktu kecil telah dikawin¬kan ayahnya dengan pernuda lain. Itulah sebabnya, Hamka mengambil keputusan pergi ke Mekkah, semacam pelarian yang kedua kalinya dari sikap ketidakpedulian sang ayah terhadapnya.
Aktivitasnya sebagai orang pergerakan – yang telah terta¬nam dalam jiwanya sejak tinggal di Yogyakarta – membuat Hamka tidak tinggal diam di Tanah Suci, sesudah ia berangkat dari Tanah Air pada Februari 1927. Menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung, Hamka bersama beberapa calon jemaah haji lainnya mendirikan organisasi Persatuan Hindia Timur. Organisasi ini bertujuan memberikan pelajaran agama, terutama manasik haji, kepada calon jemaah haji asal Indonesia.
Namun, untuk tujuan tersebut diperlukan izin dari Amir Faisal. Dengan kemampuan berbahasa Arab yang pas-pasan, Hamka tampil sebagai ketua delegasi menghadap amir tersebut. Sungguh merupakan keberanian yang sangat langka di kalangan calon jemaah haji asal tanah Jawi.
Kualitas sebagai sekadar “tukang pidato” tetapi mulai muncul pengakuan sebagai “orang alim”, diperoleh Hamka kemudian setelah ia kembali dari Tanah Suci. Dengan me-nyandang gelar haji, gelar yang memberikan legitimasi sebagai ulama di dalam pandangan masyarakat Minangkabau, Hamka ¬pun memperjelas lagi kehadirannya di tengah dinamika per-kembangan pemikiran keagamaan di Minangkabau.51 Ia yang tadinya dianggap “tidak ada apa-apanya” itu, sekarang telah menjadi “anak yang akan menggantikan ayahnya”, yakni Syekh Abdul Karim Amrullah, ulama panutan mereka.
Kendatipun demikian, posisi tersebut tidaklah menggeser jalan yang sudah tertanam dalam jiwa Hamka sebagai orang pergerakan. Dan untuk itu, beberapa waktu setelah perka-winannya dengan Siti Raham, ia mengaktifkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Malahan, ia diserahi tugas untuk memimpin sekolah yang diberi nama Tabligh School.
Demikianlah jalan yang akan ditempuh oleh Hamka, rupa¬nya dia telusuri dengan penuh kepastian. Dan sedikit demi sedikit, pengukuhan diri sebagai tokoh dan penganjur Islam secara pasti ia guratkan. Maka ketika Kongres Muhammadiyah ke-19 yang berlangsung di Bukittinggi pada tahun 1930, Hamka tampil sebagai pemrasaran dengan membawakan sebuah makala yang berjudul, Agama Islam dan Adat Minangkabau. Lalu ketika berlangsung Muktamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1931, lagi-lagi Hamka muncul dengan ceramah berjudul, Muhammadiyah di Sumatra. Setahun kemudian, atas kepercayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hamka diutus ke Makassar menjadi muballigh. Pada tahun 1933, ia menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Semarang; dan pada tahun 1934, ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.
Sekembalinya dari Makassar, Hamka mendirikan Kulliyatul Muballighin di Padangpanjang, sembari menerjunkan diri sebaga muballigh. Kemudian pada tahun 1936, Hamka pindah ke Medan. Di kota ini, Hamka bersama M. Yunan Nasution menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat, majalah yang me¬nurut M. Yunan Nasution, memberikan andil tidak kecil bagi kepengarangan dan kepujanggaan Hamka di masa depan. Terbitlah karya-karyanya seperti Di Bawah Lindungan Ka’bah, Pedoman Muballigh Islam, Tenggelamnya Kapal van Der Wijk, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Merantau ke Deli, dan Tuan Direktuir.

Pada tahun 1942, Jepang mendarat di kota Medan, dan kehadiran Jepang ini tidak sedikit membawa perubahan. Majalah Pedoman Masyarakat diberangus. Bendera merah putih tidak boleh dinaikkan lagi. Segala bentuk persyarikatan dan perkumpulan dilarang. Semua rakyat harus turut serta dalam membantu cita-cita memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Hampir semua masyarakat kecewa dengan keadaan ini. Namun, Hamka memperoleh kedudukan istimewa dari peme¬rintah Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, Hamka diangkat sebagai anggota Syu Sangi Kai, Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 1944. Dalam kedu¬dukan ini, Hamka diminta pertimbangan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Posisi ini menempatkan Hamka sebagai “anak emas” Jepang.
Tak pelak lagi, keadaan ini membuat Hamka menjadi ter¬sisih di sementara masyarakat Medan, bahkan oleh organisasi¬nya, Muhammadiyah. Kritik dan sumpah serapah dimuntahkan kepadanya, sehingga membuat Hamka, memakai istilahnya sendiri, “lari malam” dari kota Medan. Rusydi menyebut peris¬tiwa yang dialami Hamka itu sebagai “suatu kejatuhan yang sangat pedih dan menyakitkan.
Hamka meninggalkan kota Medan pada tahun 1945 dan ia kemudian berada di Padangpanjang. Kedatangan Hamka di Padangpanjang disambut gembira oleh sahabat-sahabatnya, dan kepadanya kembali diserahkan untuk memimpin Kulliyatul Muballighin. Perhatian yang terpusat kepada pengelolaan sekolah ini membuat Hamka mempunyai peluang untuk menu¬lis. Pada masa inilah terbit buku-bukunya Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, dan Dari Lembab Cita-Cita.
Pada tahun 1946, berlangsung Konferensi Muhammadiyah di Padangpanjang, dan Hamka terpilih sebagai ketuanya. Posisi sebagai Ketua Muhammadiyah ini membuat Hamka mempunyai banyak kesempatan untuk berkeliling Sumatera Barat, merang¬sang Cabang-cabang Muhammadiyah untuk meningkatkan kegiatan penyiaran Islam serta menggalang persatuan bangsa. Situasi ini sangat menguntungkan Hamka, sehingga kebo¬lehannya sebagai penulis dan penceramah bertambah populer. Hamka dipandang sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pejuang kebangsaaan.
Demikianlah, ketika agresi pertama meletus pada tahun 1947 dan Walikota Padang, Bagindo Aziz Chan, wafat ditembak oleh Belanda, bangkitlah perlawanan bersenjata di Minangka¬bau untuk menghalau penjajah. Maka untuk keperluan membangkitkan semangat rakyat Sumatera Barat dalam perjuangan bersenjata tersebut, dibentuk sebuah badan yang dikenal dengan nama Front Pertahanan Nasional (FPN). Hamka diper¬cayai sebagai ketua dari Sekretariat FPN tersebut.
Kegiatan sebagai Ketua FPN itu tidaklah menghalangi Hamka untuk meneruskan sebagai pimpinan Kulliyatul Muballighin. Bahkan, dalam waktu ini, Hamka menerbitkan sebuah majalah pertama di Padangpanjang, yang ia beri nama Menaru.
Setelah gencatan senjata dengan Belanda tercapai pada tahun 1949, dan mulai pula disusun pernerintahan RI untuk Sumatera Tengah, Hamka sadar bahwa lapangan kerjanya bukanlah di bidang pemerintahan ini. Ia hanya seorang penulis dan pujangga, di samping sebagai tokoh keagamaan di tengah umatnya. Ia memilih bidang kegiatan itu dengan penuh keya¬kinan, dan kelihatannya Hamka tidak beranjak meninggalkan bidang itu. Oleh sebab itu, Hamka merasa bahwa untuk me¬lancarkan tugas-tugasnya sebagai muballigh dan penulis Islam ia lalu memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Hamka me¬ninggalkan Minangkabau menuju ibu kota Jakarta pada tanggal 18 Desember 1949.
Jakarta, ternyata menawarkan sejuta kemungkinan buat Hamka. Beberapa waktu setelah ia berada di ibu kota, ia di¬terima sebagai anggota koresponden surat kabar Merdeka dan majalah Pemandangan. Dan pada masa ini pula Hamka mulai menulis autobiografinya Kenang-kenangan Hidup. Jakarta juga menyodorkan minat baru bagi Hamka, yakni politik praktis. Hamka menjadi anggota partai Islam Masyumi. “Janganlah takut kepada politik, jika tidak mau ditelannya, demikian kata Hamka sebagai pembenaran atas tindakannya itu.
Pada tahun 1955, berlangsung pemilihan umum di Indo¬nesia, dan Hamka terpilih sebagai anggota Konstituante dari partai Masyumi. Hamka pun membuktikan bahwa dengan ke¬giatan politik praktis, tugas utamanya sebagai seorang muballigh dan pejuang Islam, tidakiah tergusur. Lewat Konstituante, Hamka dengan gigih memperjuangkan kepentingan Islam. Sesuai dengan garis kebijaksanaan partai Masyumi, Hamka maju dengan usul mendirikan negara yang berdasarkan Al-¬Qur’an dan Sunnah Nabi.
Dalam pandangan Hamka, Islam adalah dasar dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang terhunjam dalam kebudayaan tradisional. Malah menurut Hamka, posisi Islam begitu kuat dalam kebudayaan Indonesia, melebihi posisi yang dipunyai Pancasila, yang menjadi unsur penggerak revolusi dan pen¬dorong para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Walaupun perjuangan itu pada akhirnya tidak berhasil, namun Hamka telah menunjukkan dengan gigih upaya untuk berjuang demi Islam.
Hamka juga pernah menjadi pejabat tinggi dan penasihat Departemen Agama, kedudukan mana memberikan peluang buat Hamka mengikuti berbagai pertemuan dan konferensi di luar negeri. Pada tahun 1952, pemerintah Amerika Serikat mengundang Hamka untuk menetap selama empat bulan di Amerika Serikat Sejak kunjungan itu, Hamka mempunyai pan¬dangan yang lebih terbuka terhadap negara-negara non-Islam. Sekembalinya dari Amerika, Hamka menerbitkan buku perjalanannya Empat Bulan di Ainerika sebanyak dua jilid. Sesu¬dah itu, secara berturut-turut Hamka menjadi anggota missi kebudayaan ke Muangthai (1953), mewakili Departemen Agama menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke-2500 di Burma (1954), menghadiri Konferensi Islam di Lahore (1958), dan menghadiri undangan Universitas Al-Azhar di Kairo untuk memberikan ceramah tentang “Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia.” Ceramah tersebut menghasilkan gelar Doktor Honorius Causa bagi Hamka.
Perkembangan politik di Indonesia bertambah lama bertam¬bah buruk, lebih-lebih setelah Soekarno selaku presiden menge¬luarkan Dekrit 5 Juli 1959. Indonesia melaksanakan sistem demokrasi yang dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin. Pada awalnya, Demokrasi Terpimpin dimaksudkan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh UUD 1945. Namun, akibat pe¬ngaruh Partai Komunis Indonesia (PKI), Demokrasi Terpimpin mulai diselewengkan secara berangsur-angsur, sehingga Pancasila dan UUD 1945 dijadikan semboyan kosong belaka, dan sebagai gantinya diisi dengan Nasakom (Nasional-Agama¬-Komunis).
Atas dorongan PKI, kekuasaan Soekarno bertambah lama bertambah besar. Soekarno membubarkan Konstituante dan kemudian membentuk MPRS dan DPRGR. Partai Masyumi di¬bubarkan pula oleh Soekarno,” dan atas hasutan PKI, Indonesia mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia.
Hamka scbagai tokoh masyarakat dan ulama tak luput dari hasutan itu. Ia dituduh menyelenggarakan rapat gelap menyusun rencana membunuh Presiden Soekarno. Dan untuk memojokkan Hamka pada situasi yang sulit, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), sebuah lembaga kebudayaan di bawah naungan PKI, menuduh Hamka sebagai plagiator atas karya Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi.
Pengaruh PKI semakin lama semakin meningkat dan Soe¬karno benar-benar dalam cengkeramannya. Dan atas tuduhan merencanakan pembunuhan presiden itu, Hamka ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Pada masa tahanan ini, Hamka menulis dan merampungkan Tufsir Al-Azhar, srta sebuah karya lain, yakni Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao.
Pada tahun 1965, bangsa Indonesia mengalami musibah besar, dikhianati kembali oleh PKI dengan melakukan makar Gerakan Tigapuluh September (G.30.S/PKI)-nya. Di bawah pimpinan Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat) ketika itu, ABRI bersama rakyat berhasil mematahkan gerakan makar tersebut. Orde Baru bangkit, G.30.S ditumpas, kemudian PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Orang-orang yang ditahan pada pemerintahan Soekarno atas hasutan PKI, seperti Isa Anshary, Burhanuddin Harahap, termasuk Hamka sendiri, dibebaskan dari tahanan.
Bercermin dari pengalaman pahit di atas, Hamka kemudian memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan dakwah Islam. Ia memilih memimpin majalah Panji Masyarakat dan menjadi Imam Besar Mesjid Al-Azhar. Hamka juga sering dipercayai mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan-pertemuan Islam Internasional, seperti Konferensi Negara-negara Islam di Rabat (1968), Muktamar Mesjid di Mekkah (1976), seminar tentang Isa dan Peradaban di Kuala Lumpur, upacara peringatan Seratus Tahun Muhammad Iqbal di Lahore, dan Konferensi Ulama di Kairo (1977).
Sejumlah besar kegiatan tersebut dan usia yang sudah mulai menua, membuat kesehatan Hamka mulai terganggu secara serius, Hamka masuk rumah sakit menjelang peringatan hari ulang tahunnya yang ke-70 yang jatuh pada tanggal 16 Februari 1978. Ketika kesehatannya mulai pulih dan ia pulang ke rumah, para sahabatnya menyerahkan buku septuaqenerian dengan judul Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka. Sejak saat itu, Hamka tidak lagi banyak melakukan kegiatan ke luar negeri. Ia lebih banyak menunggu orang-orang yang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah agama dan persoalan kehidupan.
Dua bulan sebelum wafatnya, Hamka yang sejak tahun 1975 menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Pengunduran diri ini disebabkan oleh masalah perayaan “natal bersama” antara umat Kristen dan penganut agama lainnya, termasuk Islam. Majelis Uama Indonesia, yang Hamka menjadi ketua umumnya, mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya seorang muslim mengikuti perayaan natal.
Fatwa tersebut mendapat kecaman dari Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara. Dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama menyatakan akan meng¬undurkan diri sebagai menteri bila fatzva tersebut tidak dicabut. Namun, Hamka memandang Menteri Agama tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannva hanya dikarenakan peredaran fatwa tentang pelarangan “natal bersama” tersebut. Untuk itulah, Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan mencabut fatwa itu dari peredaran. Pencabutan itu, sebagaimana ditekankan oleh Hamka dalam suratnya tertanggal 18 Mei 1981, yang dibacakan dalam rapat Majelis Ulama Indonesia pada tanggal yang sama, tidaklah mengandung arti pembatalan atas sahnya fatwa yang telah dikeluarkan itu.
Dua bulan sesudah pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, ia masuk rumah sakit, disebabkan serangan jantung yang cukup berat. Selama lebih kurang satu minggu, Hamka terbaring di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta, ditangani oleh para dokter ahli. Namun, kendatipun dokter telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk kesembuhan Hamka, rupanya Allah menghendaki lain. Pada tanggal 24 Juli 1981, dikelilingi oleh istrinya Khadijah, beberapa teman dekat dan putrnya Afif Amrullah, Hamka berpulang ke rahmatullah dalam usia 73 tahun.
Hamka menutup mata dalam suatu penyelesaian tugas, dengan meminjam kata-kata Leon Agusta, “di akhir pementasan yang rampung” dalam kapasitas sebagai mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dengan predikat keulamaan itu, Hamka memastikan “kehadirannya” dalam upaya menggenapi kredo hidupnya sendiri, “sekali berbakti, sesudah itu mati.

Riwayat Penulisan Tafsir Al-Azhar
Tafsir Al-Azhar berasal dari kuliah Subuh yang diberikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar, sejak tahun 1959. Ketika itu, mesjid ini belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka bersama K.H. Fakih Usman dan H.M. Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah Panji Masyarakat.
Tidak lama setelah berfungsinya Mesjid Al-Azhar, suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul. Agitasi pihak PKI dalam mendiskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat, Mesjid Al-Azhar pun tidak luput dari kondisi tersebut. Mesjid ini dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”.
Keadaan itu bertambah memburuk, ketika pada penerbitan No. 22 tahun 1960, Panji Masyarakat memuat artikel Mohammad Hatta, “Demokrasi Kita.” Hamka sadar betul akibat apa yang akan diterima oleh Panji Masyarakat bila memuat artikel tersebut. Namun, hal itu dipandang Hamka sebagai perjuangan memegang amanah yang dipercayakan oleh Mohammad Hatta ke pundaknya. “Demokrasi Kita itu harus kita muat. Ini adalah satu kepercayaan kepada yang lain”, demikian kata Hamka kepada putranya, Rusydi Hamka.
Sebagaimana telah disinggung di atas, izin terbit Panji Masyarakat dicabut. Caci maki dan fitnah kaum komunis terhadap kegiatan Hamka di Mesjid Al-Azhar bertambah meningkat. Atas bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, diusahakan penerbitan majalah Gema Islam. Walaupun secara formal pimpinan Gema Islam disebut Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, tetapi pimpinan aktifnya adalah Hamka. Ceramah-ceramah Hamka sehabis salat Subuh di Mesjid Al-Azhar yang mengupas tafsir Qur’an, dimuat secara teratur dalam majalah ini. Ini berjalan sampai Januari 1964.
Demikianlah tanpa diduga sebelumnya, pada hari Senin 12 Ramadlan 1383, bertepatan dengan 27 Januari 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan lebih kurang 100 orang kaum ibu di Mesjid Al-Azhar, ia ditangkap oleh penguasa Orde Lama, lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik, Hamka ditempatkan di beberapa rumah per¬istirahatan di kawasan Puncak, yakni Bungalow Herlina, Harjuna, Bungalow Brimob Megamendung, dan Kamar Tahanan Polisi Cimacan. Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan yang cukup untuk menulis Tafsir Al-Azhar.
Disebabkan kesehatannya mulai menurun, Hamka kemu¬dian dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan, Rawamangun Jakarta. Selama perawatan di rumah sakit ini, Hamka mene-ruskan penulisan tafsirnya, Tafsir Al-Azhar.
Akhirnya, setelah kejatuhan Orde Lama, kemudian Orde Baru bangkit di bawah pimpinan Soeharto, lantas kekuatan PKI pun telah ditumpas, Hamka dibebaskan dari tuduhan. Pada tanggal 21 Januari 1966, Hamka kembali menemukan kebe¬basannya setelah mendekam dalam tahanan selama lebih kurang dua tahun, dengan tahanan rumah dua bulan, dan tahanan kota dua bulan. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang sudah pernah dia tulis di beberapa rumah tahanan sebe¬lumnya.
Penerbitan pertama Tafsir Al-Azhar dilakukan oleh Penerbit Pembimbing Masa, pimpinan Haji Mahmud. Cetakan pertama oleh Pembimbing Masa, merampungkan penerbitan dari juz pertama sampai juz keempat. Kemudian diterbitkan pula juz 30 dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Sura¬baya. Dan akhirnya juz 5 sampai dengan juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.

Metode dan Corak Tafsir Al-Azhar
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Tafsir Al-Azhar pada awalnya merupakan ceramah-ceramah Hamka yang diberikannya setelah habis shalat subuh di Masjid Agung Al-Azhar semenjak tahun 1959. Ceramah Hamka dengan tema tafsir ini semakin menyebar laus di masyarakat semenjak materinya dimuat dalam majalah Panji Masyarakat dan gema Islam.
Setelah Hamka dijebloskan ke penjara oleh pemerintahan Orde Lama pada tahun 1964, Hamka masih sempat menulis tafsirnya ini. Dan setelah bebas dari penjara pada tahun 1966, Hamka memperbaiki dan menyempurnakan tulisannya.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh al-Farmawi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang dipakai Hamka dalam Tafsir Al-Azhar adalah metode tafsir tahlili (analitik). Sebab, dalam tafsirnya Hamka menafsirkan secara rinci ayat demi ayat sesuai dengan urutan surat yang terdapat dalam mushaf Utsmani. Dalam tafsirnya itu, Hamka membahas berbagai macam aspek sesuai dengan kecenderungannya.
Meskipun Hamka dalam tasfirnya telah memberikan judul untuk uraiannya, namun tafsirnya ini belum dapat dimasukkan dalam kelompok tafsir maudhu’i. Sebab, ciri-ciri yang ada dalam tafsir maudhu’i belum nampak dalam tafsir Al-Azhar. Demikian juga dengan metode muqaran, sekalipun dalam bagian-bagian tertentu Hamka membuat perbandingan, tetapi perbandingan itu bukanlah metode yang dominan digunakan Hamka. Dengan demikian, lagi-lagi dapat ditegaskan bahwa metode tafsir yang digunakan Hamka dalam tafsirnya adalah metode tahlili.
Ditinjau dari segi coraknya, tafsir Al-Azhar karya Hamka ini dapat dimasukkan dalam kategori corak tafsir al-adabi al-ijtima’i, yaitu corak sastra budaya kemasyarakatan. Sebab, corak inilah yang paling menonjol dibandingkan dengan corak yang lainnya, seperti kebahasaan, fiqh, filsafat, ilmi, dan lainnya. Meskipun demikian, corak yang disebutkan itu tetap ada dalam tafsir Al-Azhar.
Bahkan Hamka sendiri mengakui bahwa Tafsirnya itu sangat dipengaruhi oleh Tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridha yang juga bercorak al-adabi al-ijtima’i. Ketertarikan Hamka terhadap Tafsir Al-Manar ini sebagaimana ditulisnya, sebagai berikut:

“Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah Tafsir Al-manar karangan Sayyid Rashid Ridha, berdasar kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadis, fiqh, dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu dikarang”.

Dari kutipan di atas, semakin jelas bahwa corak tafsir Al-Azhar karya Hamka ini bercorak tafsir al-adabi al-ijtima’i, yaitu corak tafsir sastra budaya kemasyarakatan.

Poligami Dalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Model Penafsiran
Poligami, sejak dahulu hingga sekarang masih menjadi persoalan yang hangat dan kontroversial, khususnya menyangkut status kebolehannya dalam perspektif Islam. Secara garis besar pandangan para ahli dan pemikir tentang masalah ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) mereka yang membolehkan poligami secara mutlak; (2) mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu; dan (3) mereka yang melarangnya secara mutlak.
Ketiga kelompok ini sama-sama menjadikan al-Nisa’/4: 3 sebagai dasar untuk mendukung pendapatnya masing-masing. Hal ini karena, pada dasarnya, ayat yang secara langsung berbicara tentang poligami adalah al-Nisa’/4: 3. Berikut akan dipaparkan pandangan ketiga kelompok tersebut.
Pertama, Poligami boleh secara mutlak. Pendukung kelompok ini adalah mayoritas pemikir (ulama) klasik dan pertengahan. Mereka pada umumnya membolehkan suami beristeri maksimal empat secara mutlak, dengan syarat: mampu mencukupi nafkah keluarga, dan mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.
Menurut al-Sarakhsi dari madzhab Hanafi, dalam kitabnya al-mabshud menjelaskan bahwa suami yang berpoligami harus berlaku adil di antara para isterinya. Pendapatnya didasarkan pada al-Nisa’: 3; dan hadis dari Aisyah yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada para isterinya serta hadis tentang ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para isterinya.
Al-Syafi’i dalam kitab Al-Umm juga berpandangan yang sama. Menurutnya, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai isteri maksimal empat berdasarkan al-Nisa’: 3, al-Ahzab: 50, dan al-Mu’minun: 5-6. Hadis juga dikutip al-Syafi’i untuk mendukung pendapatnya itu, yakni hadis tentang seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan memiliki sepuluh isteri, dan Nabi memerintahkannya untuk mempertahankan empat dan menceraikan lainnya.
Kedua, Poligami boleh dengan syarat dan kondisi tertentu. Pendukung pendapat ini adalah mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan modern. Di antara tokoh-tokohnya adalah Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Riffat Hasan, dan lain-lainnya.
Menurut Asghar, untuk memahami QS. al-Nisa’/4: 3, perlu dihubungkan dengan ayat yang mendahului dan konteksnya. Al-Nisa’/4: 1, berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama, yang berarti menggambarkan kesetaraan kedua jenis kelamin. Al-Nisa’: 2 menekankan muslim memberikan harta anak yatim yang menjadi perwaliannya dan tidak mengganggunya untuk kepentingan wali. Sementara al-Nisa’: 3 berkaitan dengan poligami. Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Jadi ayat ini bukan merujuk pada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu konteks, bahwa keadilan terhadap anak yatim lebih sentral dari pada masalah poligami.
Berkaitan dengan ayat poligami, al-Nisa’/4: 3, Amina Wadud menyatakan, pertama ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni wali pria yang bertanggungjawab untuk mengurus kekayaan anak perempuan harus berlaku adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Salah satu jalan pemecahan untuk mencegah kesalahan tersebut adalah dengan menikahi wanita yatim. Kedua, ayat tersebut menekankan keadilan; yakni dalam perjanjian, mengelola harta, terhadap anak yatim, dan terhadap para isteri.
Sedangkan menurut Riffat Hasan, poligami merupakan satu pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Senada dengan Asghar, menurut Riffat, konteks ayat tentang poligami, yakni al-Nisa’: 3 adalah berkaitan dengan banyaknya janda dan anak yatim yang butuh pertolongan akibat ditinggal wafat oleh para suami dan bapak pada perang Uhud. Hal ini juga diperkuat oleh ayat sebelumnya yang berbicara tentang harta anak yatim yang harus dipelihara. Karenanya, tujuan bolehnya poligami adalah untuk tujuan kemanusiaan, yakni untuk menjaga dan memelihar anak yatim dan janda. Berdasarkan ini, setiap orang yang akan melakukan poligami harus sesuai dengan tujuan dasar ini.
Sementara itu, menurut Fazlur Rahman, asas ideal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Pengakuan terhadap poligami seperti yang disebut dalam al-Nisa’/4: 3 adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada ketika itu, tindakan para wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada di bawah perwaliannya cukup umur. Untuk memahami al-Nisa’: 3 sebagai nash kasuistik, menurutnya harus dihubungkan dengan al-Nisa’: 127-129 dan al-Nisa’: 2. Kedua kelompok ayat ini berbicara tentang kasus sejumlah wali yang enggan mengembalikan harta anak yatim yang ada di bawah perwaliannya setelah anak cukup umur. Harusnya begitu anak tersebut sampai umur (dewasa), para wali langsung mngembalikan harta anak yang ada di bawah perwaliannya tersebut. Nyatanya para wali enggan melakukannya. Sebagai jalan keluarnya dibolehkan poligami dengan anak yatim tersebut daripada si wali menggunakan harta tersebut secara tidak benar.
Dengan melihat keterkaitannya dengan ayat-ayat tersebut (al-Nisa’: 127-129 dan 2), jelas bahwa al-Qur’an, melalui al-Nisa’: 3, berbicara poligami dalam hubungannya dengan konteks pengasuhan anak yatim wanita yang sudah cukup umur, sementara walinya enggan mengembalikan harta itu kepada para anak yatim tersebut.
Ketiga, Poligami dilarang. Pendukung pendapat yang ketiga ini, di antaranya adalah al-Haddad dan Habib Bu Ruqayba. Menurut al-Haddad, al-Nisa’: 3 berhubungan dengan al-Nisa’: 129. Dengan turunnya al-Nisa’: 129 poligami mestinya harus dicegah. Al-Haddad juga menggunakan al-Rum: 21 sebagai dasar pelarangan poligami. Berdasar ayat ini tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Sementara dalam kenyataan poligami mengakibatkan sulit sekali melahirkan kehidupan yang harmonis dan tenteram antara suami, isteri-isteri dan anak-anak, apalagi kalau harta peninggalan si suami ketika meninggal sangat terbatas.
Sementara itu, Habib Bu Ruqayba mengatakan bahwa larangan poligami adalah satu pembaharuan yang sudah lama menjadi tuntutan. Poligami adalah hal yang tidak mungkin diijinkan pada abad ke-20 dan tidak mungkin dilakukan seseorang yang mempunyai pikiran benar. Lanjutnya, keluarga adalah tonggak masyarakat, dan keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antara pasangan. Salah satu upaya untuk saling menghormati dan menghargai adalah dengan nikah monogami. Karena itu, monogami bukan hanya ingin mengangkat harkat dan martabat wanita, tetapi lebih dari itu untuk menciptakan saling menghargai dan menghormati antara pasangan sebagai usaha maksimal untuk melahirkan anak-anak yang baik.
Sebagaimana pandangan pada umumnya, Hamka juga menjadikan QS. al-Nisa’/4: 3, sebagai dasar atau argumentasi tentang persoalan poligami. Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah ini, ada baiknya saya kutipkan terjemahan Hamka atas ayat di maksud, yaitu:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-¬anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian inilah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang”. (Q.S. An-Nisa’/4:3)

Menurut Hamka, yang dimaksud dengan tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim adalah tidak berlaku adil bila menikahinya. Dalam menjelaskan persoalan ini, Hamka mengutip keterangan dari `Aisyah ketika menjawab pertanyaan dari Urwah ibn Zubair. Pertanyaan dimaksud adalah: “bagaimana asal mula orang dibolehkan beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim?”. Dengan mengutip jawaban dari ‘Aisyah hamka menulis sebagai berikut:

“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak ini. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas-nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas-nikahnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas-nikah ini secara adil dan dicapaikannya kepada mas-nikah yang layak menurut patutnya (sebagai kepada perempuan lain). Dan daripada berbuat sebagai niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.”

Menurut Hamka, bila seorang laki-laki menikahi perempuan yatim yang berada di bawah pengasuhannya, dia dapat tergoda untuk menguasai harta anak yatim itu dengan cara tidak sah karena sudah menjadi isterinya. Kalaupun tidak mengambil hartanya, paling kurang kejahatan yang dia lakukan adalah tidak membayar mahar pernikahannya dengan patut sebagaimana kalau dia membayarnya kepada perempuan lain. Untuk menghindari hal itu lebih baik laki-laki itu menikahi perempuan lain walaupun sampai dengan empat.
Dengan demikian, dalam pandangan Hamka beristeri lebih dari satu diizinkan, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Namun demikian, baginya beristeri satu akan lebih terpuji. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahaman dari ujung ayat 3 Surat An-Nisa’, yaitu “Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang”. Mengenai hal ini, Hamka menulis sebagai berikut:

“Dengan ujung ayat ini kita mendapat kejelasan, bahwasanya yang lebih aman dan terlepas dari ketakutan tidak akan adil hanyalah beristri satu. Kalau kita beristeri satu saja, lebih hampirlah kita kepada ketenteraman. Tidak akan bising dan pusing oleh mempertanggungkan beberapa perempuan yang membawa kehendak mereka sendiri-sendiri. Padahal masing-masing meminta supaya dia diladeni, minta supaya dia diperhatikan. Dan minta pula disamakan. Soal itu sajalah yang akan memusingkan kepala setiap hari. Lebih-lebih kalau masing-masing diberi pula anugerah banyak anak oleh Allah. Kalau diri kaya mungkin semua anak itu dapat diasuh dengan baik, tetapi kalau awak miskin, takut kalau-kalau semua anak itu tidak akan sempurna pendidikannya. Lebih memusingkan lagi kalau tiap-tiap anak menurut yang ditanamkan oleh ibunya. Sehingga anak yang datang dari satu ayah menjadi bermusuhan karena berlainan ibu mereka, karena ibu mereka memang bermusuhan. Kita artikan an la ta’ulu, dengan “agar kamu terhindar dari kesewenang-wenangan.” Sewenang-wenang, artinya sudah bertindak menurut kehendak sendiri saja, tidak peduli lagi, masa bodoh. Ini lebih celaka”.

Menurut Hamka, meskipun untuk berlaku adil terhadap istri-istri itu dirasa sangat berat, namun nampaknya Hamka juga tidak menafikan sama sekali kemungkinan untuk dapat berlaku adil terhadap mereka. Artinya, suami yang memiliki istri lebih dari satu itu kemungkinan untuk berlaku adil sangatlah mungkin, khususnya dalam persoalan material. Oleh karena itu, ketika al-Qur’an menyatakan bahwa mereka tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka, seperti yang disinyalir dalam Surat An-Nisa’ ayat 129, ayat ini dipahami Hamka lebih berhubungan dengan keadilan yang menyangkut perkara hati. Dalam hal ini Hamka menulis:

“Yang tidak sanggup mengadilkannya itu ialah hati. Belanja rumah tangga bisa diadilkan bagi yang kaya. Pergiliran hari dan malam pun bisa diadilkan. Tetapi cinta tidaklah bisa diadilkan, apatah lagi syahwat dan nafsu setubuh… Kecenderung¬an kepada yang seorang dan kurang cenderung kepada yang lain, adalah urusan hati belaka. Siapakah yang dapat memaksa hati manusia?”.

Menanggapi pertanyaan yang mengatakan bahwa “kalau poligami itu sangat berat, mengapa Islam tidak melarangnya?”, Hamka menjawabnya dengan memberikan dua alasan mendasar, yaitu:
Pertama, untuk menyalurkan secara sah dan sehat gelora seksual yang dimiliki oleh laki-laki. Jika poligami dilarang, bagi yang tidak sanggup menahan nafsunya dan tidak dapat memenuhinya dengan satu orang isteri, maka dia akan mudah terjatuh pada perzinaan. Hamka mengakui betapa beratnya perjuangan batin tiap-tiap laki-laki yang beristeri satu orang, terutama pada zaman mudanya, sebab dia terjadi dari darah dan daging. Hanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil serta memikirkan tanggung jawab yang berat mendidik anak-¬anak dengan segala resikonya yang menghalanginya menikah lagi.
Kedua, untuk mengatasi problem yang muncul di masyarakat tatkala jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki karena berbagai macam sebab, misalnya akibat peperangan, karena laki-lakilah yang lebih banyak mati dalam peperangan, bukan perempuan. Untuk mengatasi problem ini hanya ada tiga alternatif: (a) Perempuan yang lebih itu tidak diberi keinginannya, biar sampai mati tetap tidak mendapatkan suami; (b) laki-laki diberi kebebasan, di samping satu orang isteri yang sah, dibolehkan memelihara gundik atau perempuan piaraan. Dalam ungkapan lain pintu perzinaan dibuka seluas-luasnya; (c) laki-laki dibolehkan beristeri lebih dari satu. Masing¬-masing isteri mememiliki hak dan kewajiban yang sama, dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah dan menjadi tanggung jawab bapaknya. Menurut Hamka, dari tiga alternatif itu yang ketigalah yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari beberapa argumen di atas, jelas bahwa bagi Hamka poligami tetap diizinkan tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Bagi Hamka, poligami tidak dianggap sebagai sesuatu yang diskriminatif terhadap perempuan. Namun demikian, perkawinan yang ideal, menurtnya adalah monogami. Poligami diizinkan hanya sebatas sebagai solusi problem seksual dan sosial, baik yang dialami laki-laki maupun perempuan. Dengan poligami perempuan tetap mendapatkan hak-hak mereka secara sah dan adil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s